Warga Sigi, sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah, Indonesia, bersuara menentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan alasan adanya isu dan kekhawatiran terkait tindakan dan perilaku mereka di masyarakat. Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, namun banyak warga yang merasa tindakannya berlebihan dan kasar.
Salah satu permasalahan utama warga terhadap Satpol PP adalah penggunaan kekerasan dan agresi berlebihan saat berhadapan dengan masyarakat. Banyak laporan petugas Satpol PP yang melakukan kekerasan fisik, intimidasi, dan pelecehan terhadap warga, khususnya pedagang kaki lima dan tukang ojek. Banyak warga yang merasa Satpol PP tidak bertindak profesional dan terhormat, malah menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan mengintimidasi orang-orang yang seharusnya mereka lindungi.
Selain itu, warga juga menyuarakan keprihatinan atas kurangnya transparansi dan akuntabilitas di Satpol PP. Banyak warga yang merasa bahwa unit tersebut beroperasi dengan impunitas, dan hanya ada sedikit pengawasan atau akuntabilitas atas tindakan mereka. Kurangnya transparansi hanya menambah rasa tidak percaya dan frustasi warga terhadap Satpol PP.
Selain itu, warga juga mengkritik Satpol PP yang tidak konsisten dalam menegakkan peraturan. Banyak warga yang merasa unit tersebut menyasar kelompok atau individu tertentu dan menutup mata terhadap pihak lain yang mungkin melanggar peraturan yang sama. Penegakan yang selektif ini hanya menambah persepsi bahwa Satpol PP tidak bertindak demi kepentingan masyarakat.
Menanggapi persoalan dan kekhawatiran tersebut, warga Sigi mulai bersuara dan menuntut pertanggungjawaban Satpol PP. Mereka telah mengorganisir protes dan demonstrasi untuk menarik perhatian terhadap tindakan unit tersebut dan menyerukan reformasi di dalam organisasi. Warga meminta Satpol PP bertindak profesional dan menghormati masyarakat, lebih transparan dalam bertindak, dan meminta pertanggungjawaban petugas jika ada pelanggaran.
Secara keseluruhan, warga Sigi bertekad untuk meminta pertanggungjawaban Satpol PP atas tindakan mereka dan memastikan bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat. Dengan bersuara dan menuntut perubahan, warga berharap Satpol PP akan mendengarkan kekhawatiran mereka dan berupaya membangun kembali kepercayaan dan meningkatkan hubungan mereka dengan masyarakat.
