Warga di Sigi telah menyuarakan rasa frustrasi mereka terhadap praktik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), satuan keamanan sipil yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Banyak warga yang melaporkan merasa dilecehkan dan diintimidasi oleh tindakan petugas Satpol PP, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang semakin besar di masyarakat.
Salah satu permasalahan utama yang dilontarkan warga adalah pendekatan keras yang dilakukan petugas Satpol PP dalam menangani pelanggaran ringan. Banyak warga yang mengeluhkan denda atau teguran karena pelanggaran yang tampaknya sepele, seperti pembuangan sampah yang tidak tepat atau pelanggaran parkir. Beberapa bahkan melaporkan adanya petugas yang menggunakan kekuatan berlebihan atau menunjukkan perilaku agresif terhadap warga, sehingga semakin meningkatkan ketegangan dan mengikis kepercayaan terhadap institusi tersebut.
Keluhan umum lainnya dari warga adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik penegakan hukum Satpol PP. Banyak warga yang merasa kurangnya pedoman atau prosedur yang jelas dalam mengatur tindakan petugas, sehingga menyebabkan keputusan penegakan hukum yang sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak konsisten terhadap individu. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpastian dan ketakutan di kalangan warga yang tidak tahu apa yang harus diharapkan jika berinteraksi dengan petugas Satpol PP.
Selain itu, warga juga menyuarakan keprihatinan atas anggapan bias dan diskriminasi dalam penargetan tindakan penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP. Banyak warga yang merasa bahwa individu atau kelompok tertentu dikucilkan secara tidak adil untuk ditegakkan, sementara yang lain dibiarkan mengabaikan peraturan tanpa mendapat hukuman. Hal ini telah memicu persepsi pilih kasih dan ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga semakin mengikis kepercayaan terhadap institusi tersebut.
Secara keseluruhan, rasa frustrasi yang disuarakan oleh warga di Sigi menyoroti perlunya akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam praktik Satpol PP. Warga menyerukan pendekatan penegakan hukum yang lebih hormat dan berorientasi pada masyarakat, yang memprioritaskan dialog dan kerja sama dibandingkan hukuman dan paksaan. Dengan mengatasi permasalahan ini dan mengupayakan strategi penegakan hukum yang lebih inklusif dan responsif, Satpol PP dapat memperoleh kembali kepercayaan dan kepercayaan masyarakat di Sigi.
